Rivalitas Beradab

Rumus dalam politik, tulis M.Umar Syadat Hasibuan, Kandidat Doktor Ilmu Politik UI, memang menang dan kalah. Artinya, semua orang akan berlomba-lomba dan melakukan berbagai upaya untuk dapat memenangkan sebuah pertarungan politik, pada level apa pun dan arena pertarungan politik mana pun. Dalam perspektif yang demikian, banyak kalangan mengatakan bahwa politik menjadi sebuah upaya yang menghalalkan segala cara. Bisa jadi benar namun juga bisa salah. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya.

Dan menjelang Pemilu 2009, eskalasi politik dirasakan semakin kentara. Baik pada level pusat maupun daerah. Upaya konsolidasi politik terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memangkan pemilu 2009 termasuk menancapkan "kaki-kaki" kekuasaan sampai pada level daerah. Dalam konteks inilah, eskalasi pertarungan politik dan rivalitas elite tidak hanya terjadi di level pusat, tetapi juga didorong sampai pada level daerah.

Padahal, pada hakikatnya makna yang sesunguhnya dari rivalitas berpolitik adalah pengejawantahan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Sumut dengan cara bersaing untuk membangun ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, budaya serta terciptanya keadilan. Memang, secara teoritis sumber-sumber kekuasaan yang terbatas akan terus menjadi rebutan, walaupun memerlukan biaya yang mahal, dan dimungkinkan akan memunculkan konflik.

Alhasil, elite politik pun ikut meramaikan wacana perebutan kursi tersebut, baik pada level elite Jakarta maupun daerah. Dan para elite Jakarta sampai-sampai melakukan rivalitas politik sampai pada level daerah terkait dengan perebutan kursi Ketua DPRD tersebut. Hal ini wajar, mengingat posisi Ketua DPRD adalah posisi strategis, baik pada level pengambilan kebijakan tingkat daerah maupun sebagai media kampanye menjelang Pemilu 2009 yakni dengan kekuatan untuk melakukan konsolidasi politik dan kewenangan untuk turun basis ke masyarakat secara langsung.

Dalam konteks ini, maka yang sebenarnya harus dipertimbangkan aspek pembelajaran demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, harus mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rivalitas politik yang dilakukan oleh elite, harus mampu berjalan dalam koridor dan frame etika politik yang beradab.