Kisruh DPT

Blogger juga sibuk menyikapi perhelatan akbar negeri ini. Daftar pemilih tetap terus saja di bahas. Kita tahu menurut Yudhoyono, peran pemerintah dan unsur lainnya sifatnya hanya sebatas membantu KPU sesuai undang-undang. Yudhoyono pun menyatakan peran pemerintah memang dibatasi UU, tapi pemerintah memberikan bantuan kepada KPU berupa peraturan penunjang. Selain itu, Presiden mengakui Pemilu 2009 sangat kompleksitas. "Jauh lebih rumit dan kompleks," ujar Presiden Yudhoyono. Tak mengherankan, bila penghitungan surat suara jauh lebih lama.

Kalau udah tahu permasalahannya lebih kompleks, kita, blogger en pemerintah sewajarnya tidak memberi toleransi terhadap berbagai kekisruhan yang terjadi. "Sama sekali tidak," seperti kata Presiden SBY. Hanya saja, Presiden mengimbau seluruh pihak membantu KPU menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

Untuk itu, setelah Presiden mengakui pelanggaran telah terjadi seperti soal DPT, sehingga muncul berbagai protes dan gugatan di sejumlah daerah. Tapi Kepala Negara di negeri penuh kekisruhan ini masih saja, hanya, mengingatkan, semua pelanggaran harus diselesaikan secara adil karena Indonesia adalah negara hukum. Yudhoyono menyebutkan, sejauh ini tercatat pelanggaran administratif lebih dari 1.500 dan pelanggaran pidana sekitar 1.000. Dan, saat ini laporannya masih dicatat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Tak hanya pandangan Presiden, blogger Indonesia pun melihat demokrasi Indonesia sedang diuji. Tapi, ia berharap semua itu mengutamakan jalan damai dan tegaknya hukum, bukan kekerasan. Dengan kata lain, tidak menuduh secara membabi-buta tanpa disertai bukti. Terus bekerja, jangan pantang mundur. Akhiri kekisruhan DPT sesegera mungkin.